- ANTARA/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Penasihat Indonesia Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan menilai, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu membuka suara terkait dengan status pungutan liar atau pungli di Tanah Air. Menurut dia pungli merupakan akar dari korupsi.
"Kita nunggu Presiden ngomong pungli sudah darurat apa belum. Dari bicara kita, seolah-olah pungli ini biasa-biasa saja, karena bagi kita yang serius korupsi di atas Rp1 miliar," kata Johnson dalam Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One, Selasa, 18 Oktober 2016.
Johnson mengungkapkan, bahwa negara sudah darurat pungli. Hal itu kata dia bercermin dari pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Jokowi dipaksa keadaan untuk urus masalah pungli sebesar Rp10 ribu.
"Itu artinya sudah begitu buruk pungli sebenarnya, tapi reaksi enggak bereaksi seperti kita mau melahirkan KPK. Kita masih asyik bikin surat edaran, bikin satgas, evaluasi," ujarnya menambahkan.
Ia mengajak seluruh jajaran terkait untuk membuat badan baru untuk memberantas pungli atau mempercayakan kepada aparat Kepolisian. Padahal perjuangan di internal Kepolisian juga terseok-seok karena maraknya pungli.
"Polda Metro Jaya nomor satu punglinya di Indonesia. Jadi mari kita berdebat soal memberantas pungli. Untuk berantas pungli ini bagaimana, apa harus ada perlindungan masyarakat yang menangkap pungli," katanya.
(mus)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
