- Foe Peace - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo akan mengundang seluruh Gubernur se-Indonesia. Pertemuan itu untuk membahas masalah yang dinilai sudah menjadi benalu dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di dalam birokasi yakni pungutan liar (pungli).
"Saya kira itu arahnya (pungli). Hanya mengingatkan kembali karena Gubernur sebagai tangan kanan presiden di daerah harus melaksanakan arahan Presiden," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober 2016.
Tjahjo mengatakan, Presiden sendiri biasanya rutin mendapat laporan soal pungli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN).
"Termasuk laporan dari pembantunya di pusat. Mungkin ada laporan rutin dari BIN karena BIN akan perkuat intelijen di bidang ekonomi," ujarnya menambahkan.
Tak hanya itu, dalam rapat yang rencananya akan digelar pada pekan ini tersebut, Presiden juga akan membahas sejumlah masalah dalam negeri.
Persoalan itu antara lain seperti, percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan termasuk skala prioritas pembangunan serta sinergi pembangunan antar daerah.
"Supaya tiap membangun daerah itu terkait dengan apa yang dibangun dengan daerah tingkat I dan tingkat II. DKI Jakarta kalau mau atasi banjir, macet, ya bahas dengan tetangga, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor," ujar Tjahjo.
(mus)
