Pidanakan Korporasi, KPK Masih Tunggu MA

Pimpinan KPK, Alexander Marwata.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu Mahkamah Agung (MA) untuk menerbitkan peraturan terbaru agar dapat menjerat korporasi yang terlibat korupsi.

Mario Dandy Dijebloskan ke Lapas Salemba Usai Vonis 12 Tahun Berkekuatan Hukum Tetap

Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, peraturan MA itu sangat diperlukan. Terlebih dengan peraturan yang ada saat ini, institusinya masih kesulitan memidanakan perusahaan yang diduga melakukan korupsi.  

"Sebetulnya kalau kami mulai memidanakan korporasi. Itu pasti lebih menimbulkan efek jeranya," kata Alex saat ditemui kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin, 17 Oktober 2016.

MA Amerika Serikat Batasi Peredaran Pil Aborsi

Menurut mantan hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu, pemberantasan rasuah sejatinya tidak hanya menjerat para pelakunya saja. Itu dirasa tak ada efek jera. Sebab, seiring berkembangnya kejahatan 'kerah putih' kerap kali justru melibatkan korporasinya.  

"Jadi tidak hanya pelakunya saja, ketika penyuapnya kita tindak. Tetapi ketika pengurus korporasi itu bertindak atas nama korporasi, korporasi juga harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan akhir tahun ini peraturan (MA) terbit," ujarnya berharap.

Kasus Pungli di Rutan KPK, Eks Gubernur Sulsel hingga mantan Sekretaris MA Diperiksa

(mus)

Windy Idol usai menjalani pemeriksaan di KPK soal kasus TPPU Hasbi Hasan

Jadi Tersangka Kasus TPPU, Windy Idol Diperiksa KPK Pakai Kemeja Biru

Penyanyi Windy Yunita Bestari Usman alias Windy Idol, telah mengakui sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

img_title
VIVA.co.id
26 Maret 2024