- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id – Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menilai, pembentukan tim Operasi Pemberantasan Pungli yang pekan lalu melakukan penggerebekan bersama Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, sebuah gagasan bagus. Meski begitu, dia menilai, tim ini juga rawan membebani anggaran negara, karena sama saja membentuk kelembagaan baru.
"Saya kira kalau membentuk tim, ya gagasannya bagus sebetulnya, tapi itu hanya akan membuat kelembagaan baru yang barangkali membuat beban tersendiri bagi anggaran negara. Karena Ombudsman sudah ada, DPR ada, masyarakat juga sudah diminta terlibat," ujarnya di Jakarta, Sabtu, 15 Oktober 2016.
La Ode menilai, praktik pungli terjadi karena pengawasan internal yang lemah. Selain itu, pungli bahkan merajalela di berbagai birokrasi dengan adanya aparat yang tidak memiliki integritas, menyebabkan adanya toleransi terhadap praktik pelanggaran ini.
"Yang perlu dilakukan adalah pengawasan internal. Enggak usah keluar jauh-jauh, internal dulu, dan ini memang kenapa terjadi pugli, karena tidak efektif pengawasan internal," ujar La Ode.
La Ode meminta adanya pembenahan internal di semua kementerian dan lembaga, bukan hanya mengandalkan di tubuh Polri yang dipimpin oleh Jenderal Tito Karnavian. (ase)
Anggotanya Terbukti Pungli, Bidproram Polda Banten Diam
Ia enggan memberi penjelasan tentang pungli yang dilakukan aparatnya.
