Ganjar: Sudah Banyak Pejabat Dicopot Gara-gara Pungli

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memarahi petugas Bina Marga karena jalan berlubang tak segera ditambal di Kabupaten Banjarnegara pada Rabu, 12 Oktober 2016.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Dwi Royanto

VIVA.co.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah banyak memecat pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat di Jawa Tengah yang ketahuan menerima pungli. Langkah tersebut dia ambil sebagai konsekuensi atas tindakan aparat yang dinilai tidak patut saat melayani masyarakat.

100 Kilometer Jalan di Jateng Rusak karena Banjir, Perbaikan Dikebut hingga H-7 Lebaran

"Mulai detik ini tidak ada setoran ke pimpinan, nanti tambahannya (insentif pejabat) saya yang berikan. Saya sudah copot banyak orang karena pungli ini," kata Ganjar dalam wawancara bersama tvOne, Kamis, 13 Oktober 2016.

Ganjar mengklaim, Pemprov Jawa Tengah sudah sejak lama perang terhadap pungli, sebelum gaduh soal penggeledahan pungli di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

Waduh, Polda Jateng Amankan 1.904 Pelaku Perzinahan Selama Ramadhan

Ia bahkan sudah beberapa kali memergoki petugas pelayanan publik di Jawa Tengah menerima pungli. Beragam sanksi dia berikan, mulai dari sanksi administrasi hingga pemecatan. Politikus PDIP ini berkomitmen untuk memberantas pungli di wilayahnya.

"Boleh dicek, di Samsat Magelang saya temukan satu orang saja (terima pungli) saya copot. Kemarin ada satu di Wonogiri nantangin (terima pungli) karena ditagih untuk cicil rumah, langsung saya copot," ujarnya menegaskan.

Gerakan Muslim Jawa Tengah Dukung Sudaryono Jadi Cagub Jateng

Dalam penertiban aparatur nakal, Ganjar meminta dukungan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), khususnya ketika kepala daerah menjatuhkan sanksi pemecatan tidak hormat kepada aparatur sipil yang melakukan pelanggaran berat.

Ganjar punya pengalaman ketika mengajukan pemecatan dengan tidak hormat salah seorang pejabatnya kepada KemenPAN-RB. Bukannya disetujui, malah KemenPAN-RB menganulir pemecatan yang dilakukan Pemprov Jateng.

"Saya tidak bisa pecat dia (oknum PNS nakal) dengan tidak hormat. Nah, Menpan ini saya minta reformasi birokrasi itu dilaksanakan. Tidak hanya pemberdayaan (aparatur sipil), tapi juga reformasi birokrasi.”

Ia khawatir sikap 'lunak' KemenPAN-RB terhadap aparatur nakal akan menjadi preseden, sehingga oknum PNS yang dipecat tidak merasa jera karena hanya diberhentikan dengan hormat dan berhak atas pensiun.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya