- Foe Peace - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta praktik pungutan liar yang terjadi di lembaga atau Kementerian untuk segera dihentikan. Dia menyayangkan adanya pungutan liar terkait perizinan yang terjadi di Kementerian Perhubungan.
Jokowi mengungkapkan, pungutan liar yang terjadi di Kementerian Perhubungan itu, terkait dengan pengurusan sejumlah izin. Nilainya pun beragam, mulai dari Ratusan Ribu Rupiah.
"Pungli pengurusan buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya beda-beda, ada yang ratusan ribu dan jutaan," kata Kata Jokowi di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa 11 Oktober 2016.
Jokowi terlihat meninjau langsung lokasi penangkapan di Kantor Kementerian Perhubungan usai penangkapan dilakukan pihak Kepolisian. Dia menyebut kehadirannya itu adalah karena beberapa saat sebelumnya sempat menggelar Rapat Terbatas dengan sejumlah menteri terkait dengan pungutan liar ini.
"Baru dibicarakan, rapat selesai, saya dapat laporan Kapolri," kata Jokowi.
Presiden Jokowi terlihat hadir di lokasi dengan ditemani sejumlah Menteri. Di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PAN RB Asman Abnur serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Secara terpisah, Tito menyebut pihaknya telah menangkap sejumlah orang dalam dugaan pungutan liar ini. Menurut Tito, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti dalam penangkapan ini termasuk di antaranya uang sebesar Rp61 juta serta sejumlah dokumen.
Kendati barang bukti yang disita hari ini sebesar Puluhan Juta, Tito menyebut pihaknya mendapat informasi bahwa praktik pungli ini sudah berlangsung sebelumnya.
Bahkan, nilai total pungli itu diduga mencapai Rp1 miliar. "Ada catatan lain, satu miliar rupiah lebih. Akumulasi beberapa waktulah," kata dia.
