- VIVA.co.id/Foe Peace
VIVA.co.id – Polri menangkap tangan sejumlah oknum di Kementerian Perhubungan yang diduga sedang melakukan pungutan liar atau pungli, dari masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah.
Informasi ini didapatkan Polri dari masyarakat, sehingga tim Operasi Pemberantasan Pungli yang dibentuk Presiden untuk menghilangkan praktik tersebut, kemudian menelusurinya ke ruang layanan di Kementerian Perhubungan.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menjelaskan, modus para oknum adalah membuat layanan masyarakat yang seharusnya bisa dilakukan secara online, menjadi manual. Mereka meminta masyarakat yang membutuhkan layanan ke Kementerian Perhubungan, untuk bertemu dengan mereka.
"Untuk membayar yang seharusnya online di sini, tapi yang terjadi adalah untuk mempercepat atau dipersulit, sehingga mereka diharuskan menyiapkan uang," ucap Tito di Kementerian Perhubungan, Selasa, 11 Oktober 2016.
Layanan ini menyangkut beragam kebutuhan mengenai administrasi kapal di pelabuhan. "Ada yang untuk pemberangkatan kapal, pergantian bendera kapal, banyak item-itemnya. Ditambah lagi pembuatan buku laut. Kasihan nelayan yang menggunakan kapalnya, mereka harus memberikan tambahan-tambahan uang," ujarnya menambahkan.
Saat ini beberapa pihak telah dibawa untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungli ini. Namun Tito belum bisa memastikan karena operasi masih berkembang di lapangan.
"Ada namanya, ada calo yang ngurus, ada juga petugasnya. Kemudian berkembang ke petugas yang lain, saya tidak bisa memberikan secara rinci dulu karena asas praduga (tak bersalah)," ucap Tito.
(mus)
