- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo hari ini memanggil Hakim Agung Gayus Lumbuun ke Istana Negara, Jakarta. Jokowi ingin meminta masukan dari Gayus terkait rencana pemerintah menerbitkan paket kebijakan hukum, yang hingga saat ini masih digodok.
Gayus, yang pernah menjadi anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengaku belum tahu masukan seperti apa yang diminta oleh Jokowi. Namun ia sepakat kalau pemerintah mengeluarkan paket kebijakan hukum tersebut.
"Nawacita keempat itu tegas menyebutkan pembaharuan di bidang hukum," kata Gayus, sebelum bertemu Presiden.
Ia menilai, sektor peradilan harus menjadi prioritas dari paket kebijakan hukum ini. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terlihat juga dari seberapa baik peradilannya.
"Bagi saya, peradilannya yang bisa terjadi berbagai hal yang bisa menghambat sekali kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan," tutur Gayus.
(ren)
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
