TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Jokowi Minta Distribusi KIP Tepat Sasaran

Kartu yang didistribukan era Mendikbud Anies Baswedan dibatalkan.
Jokowi Minta Distribusi KIP Tepat Sasaran
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara (Biro Pers Kepresidenan)

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy segera menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar. Jokowi berpesan, agar distribusinya betul-betul menjangkau siswa-siswi miskin dan tepat sasaran.

"Untuk itu, saya minta Mendikbud menuntaskan distribusi KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan pastikan bahwa kartu tersebut betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran," ujar Presiden Jokowi, dalam sambutan rapat kabinet, di kantornya, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2016.

Menyikapi itu, Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan, kartu yang sudah didistribusikan sebelumnya itu dianggap tidak berlaku. Mendikbud sebelum Muhadjir dijabat Anies Baswedan.

"Karena itu, sampai batas akhir Oktober, semua kartu yang ada di desa dianggap tak berlaku, dan sisanya kita ambil alih. Kita alirkan lewat sekolah, berdasarkan data pokok pendidikan," jelas Muhadjir, usai rapat kabinet, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Untuk mengeliminasi salah sasaran seperti sebelumnya, Muhadjir mengatakan, data yang ada di sekolah melalui kartu KIP itu, akan dikirim ke Jakarta. Baru setelah itu, diberi bantuan dana.

Anggarannya Rp10 triliun. Walau banyak yang tidak tepat sasaran, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan, tidak perlu lagi pendataan ulang. "Kita sudah punya datanya, namanya daftar pokok pendidikan," lanjutnya.

Menurutnya, kalau distribusi dilakukan langsung lewat sekolah, tidak lewat desa seperti sebelumnya, pasti tepat sasaran. Sementara itu, distribusi KIP sebelumnya, menggunakan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).

"Justru, kenapa tidak bisa disalurkan sungguh-sungguh, karena tidak tepat sasaran. Karena pakai data BPS 2011 di-update 2012, tetapi tidak seluruhnya ter-update, sehingga banyak yang sudah nikah. Mau diberi bantuan, ternyata sudah nikah," jelas Muhadjir.

Ada juga, kartu diberikan kepada orang yang memang sudah tidak ingin lagi bersekolah, karena alasan tertentu. "Misalnya tamat SD, dia di arena perkebunan teh dan dia merasa nyaman jadi pekerja. Dia berpikir, untuk apa dia sekolah, karena sudah dapat penghasilan. Banyak kasus seperti itu," beber Muhadjir. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP