TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Dua Tersangka Dwelling Time di Belawan Dibekuk

Diduga memeras pengguna jasa pelabuhan
Dua Tersangka Dwelling Time di Belawan Dibekuk
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (VIVA.co.id/ Agus Rahmat)

VIVA.co.id – Dua orang ditetapkan menjadi tersangka terkait masalah dwelling time di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Mereka disangka melakukan pemerasan, sehingga membuat waktu tunggu bongkar muat kapal menjadi lebih lama.

Penangkapan itu, dilakukan tim Mabes Polri, yang dibentuk atas instruksi Presiden Joko Widodo.

"Di Sumatera Utara (Belawan) sudah ditangkap. (Sangkaannya) pemerasan," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.

Tim ini dibentuk, setelah Presiden menyoroti waktu tunggu di Pelabuhan Belawan, yang dinilai terlalu lama karena mencapai 6-7 hari.

Modus kedua tersangka ini adalah meminta uang sebagai kompensasi mempercepat proses pembongkaran barang. Setelah ada pembayaran secara ilegal ini, baru barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan.

"Ada oknum petugas," lanjut Tito. 

Namun Tito tidak menjelaskan instansi petugas tersebut bekerja. Kapolri berjanji akan memerintahkan Humas Mabes Polri untuk memberikan penjelasan resmi Kamis besok, 6 Oktober 2016.

Menurut Tito, tim itu baru bergerak di Belawan. Tapi ke depannya, pelabuhan lain seperti Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, dan Tanjung Priok di Jakarta, juga akan masuk pantauan.

Dalam kasus ini, Tito mengungkapkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perilaku kedua tersangka ini tidak banyak. Hanya beberapa juta. Meski begitu, jika dibiarkan berlangsung lama, jumlahnya pun terus membesar.

Tito juga mengungkapkan Polri akan mendalami kasus ini untuk mengetahui ada tidaknya pihak lain yang terlibat dalam melakukan pemerasan terhadap pengguna pelabuhan. 

Sebelumnya diberitakan, pada pertengahan September lalu, Presiden sudah memberi tenggat waktu satu bulan agar otoritas pelabuhan mengurangi masalah sehingga dwelling time bisa lebih cepat.

"Kalau seandainya memang enggak jalan, kami akan melakukan penegakan hukum. Kami akan membentuk satgas. Sama seperti dulu," tutur Jenderal Tito, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 13 September 2016.

Tito memastikan, tim satgas ini nantinya akan bergerak tanpa diketahui oleh publik, atau senyap. Publik juga tidak akan tahu siapa saja orang yang terlibat di satgas.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP