Pilkada DKI 2017 jadi Ujian Kekokohan Netralitas TNI
- U-Report
VIVA.co.id – Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-71 menjadi momentum internalisasi jajaran elite dan tingkat bawah prajurit agar tetap memperkuat netralitas dan profesionalitas.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Muradi menjelaskan, netralitas dan profesionalitas para TNI harus dibenahi dipertaruhkan dengan adanya figur Agus Yudhoyono mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Agus Yudhoyono merupakan putra Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Agus pernah menjadi Komando Resimen Korps Taruna Akmil pada 1999 dan mantan Pasiops Yonif Linud 305/Tengkorak.
"Fenomena Agus Yudhoyono maju dalam Pilgub DKI Jakarta, harus dicermati untuk memastikan personel TNI tetap netral dalam pesta demokrasi," ujar Muradi di Bandung Jawa Barat, Rabu 5 Oktober 2016.
Menurutnya, jiwa korsa dalam militer sangatlah kuat, ditambah dengan sosok Agus yang menjadi magnet di institusi TNI meski secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaannya.
"Keberadaan calon berlatar belakang militer mengindikasikan akan tetap memanfaatkan jaringan TNI baik secara langsung maupun lintas angkatan," ungkapnya.
Muradi khawatir jika netralitas TNI dalam Pilgub DKI Jakarta tidak terjadi, hal tersebut akan berdampak pada institusi dan mencederai pesta demokrasi. "Akan membuat pelaksanaan pesta demokrasi tidak berjalan dengan baik karena ada intervensi dan ketidak netralan TNI," terangnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menekankan kepada seluruh anggota TNI, agar mampu bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada 2017 mendatang.
"Menyikapi Pilkada serentak 2017, saya perintahkan kepada seluruh TNI untuk wajib mengedepankan netralitas dalam segala tahapan pilkada," kata Gatot saat menjadi inspektur upacara HUT TNI ke-71 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 5 Oktober 2016.
Para prajurit juga diimbau untuk turut memperhatikan situasi dan kondisi di sekitar. Mereka juga wajib selalu mewaspadai perkembangan situasi di wilayahnya apabila ada indikasi ancaman, indikasi ketidaknetralan prajurit TNI atau potensi yang menghambat kelancaran jalannya pilkada.
"Segera lapor cepat, apabila ditemukan potensi hal yang tidak netral serta dapat mengganggu atau menghambat tahapan pilkada," ujar Gatot.
