Rawan Penyelewengan, TNI Diimbau Tak Beli Alutsista Bekas

Parade Alutsista TNI.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id – Direktur Imparsial, Al Araf menilai reformasi pada tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di usianya yang ke-71 tahun, masih stagnan. Terutama dari sisi pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alusista) yang sering bermasalah dan tidak transparan.

Roadmap Repatriasi Hak Militer Sumber Daya Pertahanan Negara

"Jangan beli alusista bekas. Harus baru. Karena pembelian alusista bekas, rawan penyelewengan dan mark up," ka Al Araf di kantornya kawasan Tebet, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2016.

Al Araf menjelaskan, alusista baru yang akan dibeli TNI pasti mempunyai parameter yang jelas. Selain itu, harganya juga bisa dibandingkan dengan produk serupa dari negara berbeda secara terbuka.

Danlantamal III Lantik Kolonel Widyo Jadi Komandan Lanal Palembang

Hal ini berbeda dengan alusista bekas yang rawan terjadinya penggelembungan harga. "Misal untuk pembelian pesawat bekas, perlu retrofit pesawat yang harganya tidak jelas dan rawan penyimpangan," ungkapnya.

Al Araf juga menganggap Presiden Joko Widodo harus tegas dengan menghilangkan pihak ketiga dalam pengadaan alusista. Pihak ketiga ini seringkali menjadi ruang untuk manipulasi dan mark up.

Ternyata Gelar Kehormatan Istri Jenderal Dudung sama dengan Megawati

"Presiden harus tegas. Pengadaan alusista dilakukan dengan government to government. Tidak melalui pihak ketiga," tegas dia.

Tidak hanya itu, ia juga mendesak pemerintah untuk membeli alusista dari negara-negara yang memasukkan tranparansi dan good government sebagai syarat pembelian alusista. Sehingga alutsista yang dibeli benar-benar digunakan untuk pertahanan negara.

"Terakhir kami mendorong pemerintah melibatkan KPK dalam pengawasan pengadaan alusista. KPK dengan lex specialis yang dimilikinya, bisa melakukan pengawasan di wilayah ini," tandas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya