TUTUP
TUTUP
NASIONAL

UU Haji Direvisi, Kuota Provinsi Menyesuaikan Antrean

"Tidak lagi hanya rasio seperseribu tapi dilihat panjangnya antrean."
UU Haji Direvisi, Kuota Provinsi Menyesuaikan Antrean
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (VIVA.co.id/M Ali Wafa)

VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan poin revisi yang akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang (RUU) penyelenggaraan ibadah haji.

"Diantaranya terkait penetapan kuota per provinsi. Tidak lagi hanya rasio seperseribu tapi dilihat panjangnya antrean (jamaah haji). Ini akan lebih mewujudkan keadilan di tengah masyarakat," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin 3 Oktober 2016.

Tak hanya itu, dalam revisi ini juga akan diatur mengenai norma-norma penyelenggaraan ibadah umroh lebih rinci. Lalu ketentuan sanksi pidana pelanggaran haji dan umroh lebih jelas lebih berat.

"Ini positif. RUU kali ini banyak memasukkan norma-norma yang sebelumnya sudah ada dalam peraturan atau keputusan menag dan dengan dimasukkannya ke dalam UU akan mengokohkan norma yang ada dalam memandu penyelenggaraan ibadah haji," kata Lukman.

Menurutnya, poin tersebut perlu ditambahkan dalam RUU. Sebab haji dinilai sebagai ritual keagamaan yang sepenuhnya mengandalkan kesiapan fisik dan stamina yang prima.

"Sementara harus dipahami mayoritas jemaah haji kita akan terdiri dari lanjut usia. Yang di bawah 50 tahun hanya 38,7 persen. Artinya 51 tahun ke atas lebih besar 61,3 persen. Yang di atas 61 tahun ada 27 persen. Yang mengidap penyakit risiko tinggi 66,7 persen," kata Lukman.

Apalagi, seluruh rangkaian ritual ibadah haji dilakukan di Saudi Arabia yang memiliki adat istiadat, budaya, tradisi, iklim, cuaca, dan regulasi yang berbeda dan dapat memberikan implikasi. Pemerintah dianggap tak cukup leluasa mengatur penyelenggaraan haji sesuai keinginan.

"Animo masyarakat untuk haji semakin meningkat tapi tak sebanding dengan kuota haji dan jadinya daftar tunggu panjang," kata Lukman.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP