- ANTARA/Andrea Asih
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, sebagai tersangka proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis (e-KTP).
Penyidik KPK menduga Irman menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek senilai Rp6 triliun itu.
"Penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup dan menetapkan IR (Irman) selaku Dirjen Dukcapil sebagai tersangka," kata Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2016.
Irman sendiri dalam proyek e-KTP ketika itu merupakan Kuasa Pengguna Anggaran. Dia diduga bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto melakukan perbuatan melawan hukum sehingga proyek tersebut mengalami kerugian keuangan negara mencapai Rp2 triliun lebih.
"Atas perbuatan tersangka IR dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP," kata Yuyuk.
Jumat Ini KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor soal Korupsi Potongan Insentif
Komisi Pemberantasan Korupsi, memanggil Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor, terkait dengan dugaan kasus korupsi pemotongan insentif pegawai BPPD di Sidoarjo.
