- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pengusutan dugaan politik uang di pilkada terkait dana swasta memang relatif sulit dilakukan. Namun Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji bahwa lembaganya akan memantau ketat pelaksanaan pilkada serentak tahun depan, pra pilkada hingga setelahnya.
"Kesulitannya kan KPK belum bisa masuk di sektor swasta. Kalau bukan penyelenggara negara kan repot," kata Agus saat berbincang dengan awak media mengenai potensi terjadinya politik uang di Pilkada DKI Jakarta di Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 28 September 2016.
Namun selain pilkada menurut Agus, KPK memang bisa mengusut pelaku korupsi dengan berbagai modus saat terjadi dugaan tindakan korupsi sekaligus oleh penyelenggara negara yang melibatkan pihak swasta. Untuk mengefektifkan hal tersebut, KPK bersama lembaga yudikatif sedang menyusun aturan agar dapat lebih leluasa memantau dan melakukan deteksi korupsi di korporasi.
"Mudah-mudahan nanti segera bisa kami lakukan," kata Agus.
Hal itu disampaikan Agus menanggapi problem politik uang yang menjadi masalah dalam pemilihan kepala daerah termasuk Pilkada Jakarta. Masalah politik uang ini sejak lama diakui KPU dan Bawaslu menjadi problem yang cukup pelik dalam kontestasi kepala daerah.
Bamsoet Nilai Sistem Demokrasi Pemilu Langsung Perlu Dikaji Ulang karena Marak Politik Uang
Bamsoet menilai sistem demokrasi dengan pemilihan langsung perlu dikaji ulang karena sistem tersebut mendorong adanya demokrasi yang bersifat transaksional.
