Panglima TNI Siap Hukum Prajurit yang Tak Netral di Pilkada

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA.co.id – Maraknya para mantan anggota TNI yang menjadi kandidat di Pemilihan Kepala Daerah membuat insititusi militer tersebut rawan disusupi kepentingan politik dari calon tertentu. Padahal, TNI merupakan sebuah institusi yang harus netral terhadap kepentingan politik.

Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM

Terkait hal itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta semua anggotanya untuk tetap bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada. Hal itu dalam rangka menjaga suasana kondusif di masyarakat. Selain itu, menurutnya, TNI juga harus tetap berpihak pada keamanan.

"Makanya, kalau ada anggota TNI yang bersikap tidak netral, maka akan kami (lakukan) penyidikan, penyelidikan, lalu kami beri sanksi hukum bagi yang melanggar," kata Gatot saat mengunjungi makam Gus Dur di Jombang, Jawa Timur, Selasa 27 September 2016.

12 Program Kerja KSAU Baru, Meningkatkan Pola Operasi hingga Persiapan Mobilisasi ke IKN

Jenderal Gatot meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga netralitas TNI di pilkada. Caranya, dengan segera melapor apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran tersebut.

Namun, hal itu juga harus didasarkan pada fakta sebenarnya. Tidak hanya asal tuduh, atau berdasarkan tudingan semata.

Panglima TNI Geram Danramil Ditembak OPM, Iran Punya Hak Balas Dendam ke Israel

"Jadi jangan hanya karena rambutnya cepak lalu dilaporkan. Tapi juga harus ada identitasnya. Baru nanti akan kita lakukan proses selanjutnya," ujar Gatot.

(ren)

VIVA Militer: Panglima TNI pimpin Sertijab Pangkogabwilhan II

Panglima TNI Lantik Marsda TNI Khairil Lubis Jadi Pangkogabwilhan II

Marsda TNI M. Khairil Lubis dilantik menggantikan Marsekal TNI Tonny Harjono yang saat ini menjabat KSAU

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024