- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, mengakui masih ada jajarannya yang terlibat mafia pertanahan. Mereka bekerja sama dengan para calo untuk meloloskan sertifikat tanah dan bangunan tertentu. Karena itu, untuk membenahi masalah percaloan ini, lembaganya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau disebutkan pejabat BPN (terlibat mafia), mungkin satu-dua orang ada, tapi sistem kami cukup ketat. Nah ini kami menjaga lagi supaya tidak ada lagi oknum yang lakukan itu, merusak sistem yang sudah dikerjakan," kata ?Sofyan usai bertemu pimpinan KPK, di kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2016.
Sofyan tak memungkiri bahwa mafia pertanahan masih menjadi kendala institusi BPN dalam mereformasi sektor pertanahan. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan tersebar hingga ke pelosok Tanah Air. Meski begitu, untuk sistem yang diterapkan saat ini, dia klaim lebih baik dalam mencegah oknum di BPN terlibat dengan calo sertifikasi pertanahan dan bangunan.
"Sehingga kalau misal prinsipnya karena kesalahan orang dalam (BPN), kita ambil tindakan. Tetapi kalau anda cerita mafia tanah bukan hanya BPN, banyak sekali dimana-mana. Untuk itu kami akan atasi mafia tanah ini, ?bukan hanya di BPN," tegas Sofyan. Karenanya, pihaknya berkomitmen meningkatkan standar operasional prosedur, dan menggandeng penegak hukum untuk mengawasinya.
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
