- VIVA.co.id/Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan sebanyak 31 Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke siswa SDN 19 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Kamis, 22 September 2016.
Penyerahan KIP yang sedianya dilakukan oleh Mendikbud, Muhadjir Effendy diwakilkan oleh Dirjen PAUD dan Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Kemendikbud, Haris Iskandar. Selain itu, penyerahan KIP ini juga dihadiri oleh Bupati Belitung, Sahani Saleh.
Haris mengatakan, dari data online, Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang bagus dalam penerimaan KIP. Sebanyak 7.882 penerima KIP, ada 91,6 persen atau 7.225 anak sudah menerima KIP dan jauh melebih nasional.
Dengan penyerahan KIP ini, dia ingin memastikan bahwa amanat Nawa Cita Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik.
"Beliau menyebut tidak adalagi anak miskin tidak sekolah. Ini sebagai penanda pemerintah hadir kepada fakir miskin dan tidak ingin ada yang terlewat satupun," ujar Haris, di SDN 19, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung.
Pada tahun ini, ia menuturkan, ada 17,9 juta KIP yang sudah dicetak dan sudah jelas nama dan alamat. Bahkan, sebagian sudah didistribusikan dan sudah diterima serta sudah dicairkan.
"Ini perubahan mekanisme yang tadinya BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan diubah pemerintahan Pak Jokowi jadi KIP," katanya.
Ia menambahkan, perubahan bukan hanya sekedar nama tapi basis data. Dulu, BSM servernya di Kemendikbud dan saat ini basis datanya ke rumah tangga sasaran berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2011.
"Server-nya di kantor Wapres bukan di Kemendikbud. Kemensos dan Kemenkes menggunakan data yang sama. Ini perintah Presiden gunakan data yang terpadu dan jangan sendiri-sendiri," katanya.
Dia pun berharap, masa transisi ini ke depan bisa berjalan lebih baik. Sebab, program KIP dan KIS adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.
"30 persen dari rumah tangga miskin, yang termasuk rumah tangga miskin sebanyak 28 juta, masih di bawah garis kemiskinan. Miskin dan rentan miskin yang dibantu, baik dari KIP dan KIS serta bantuan ekonomi. Ini untuk mengurangi kemiskinan itu," katanya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 19 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Majeri, mengatakan penerima KIP dari pemerintah tercatat sebanyak 10,8 persen dari jumlah total murid di sana.
"Perlu saya sampaikan, di SDN 19 Tanjung Pandan ini penerima KIP sebanyak 31 siswa dari 286 orang. Alhamdulillah, berarti perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan dan anak-anak sangat tinggi dan saya ucapkan terima kasih. Sampaikan salam kami kepada Pak Menteri," katanya.
Kemudian, dia pun menyebutkan beberapa hal yang menjadi kendala dan membingungkan yang akan menjadi evaluasi yang berkecimpung di dunia pendidikan ini.
"KIP ini tidak langsung disalurkan ke sekolah. Ini yang menjadi kendala bagi kami. Dari 31 siswa penerima yang menerima kartu sebanyak 17 orang dan lebihnya ini kami harus jemput bola. Kartu ini tidak disalurkan ke sekolah tetapi melalui kecamatan dan desa sehingga kami kesulitan dan tidak bisa mengontrol," ujarnya.
Kemudian, dia menyebut KIP ini sifatnya by name, by adress, artinya langsung kepada yang bersangkutan. Untuk itu ia memohon ke depannya untuk pendataan selanjutnya, pihak sekolah dilibatkan.
"Ketiga, KIP itu bagi masyarakat awam sama seperti ATM artinya begitu mendapatkan kartu itu mereka pikir bisa langsung dicairkan. Mereka tidak tahu bahwa ada proses selanjutnya. Artinya perlu diserahkan ke sekolah, sekolah perlu melengkapi lagi dengan fotokopi rapot, sekolah perlu lagi surat keterangan dan sebagainya," ucapnya. (ase)
