- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menolak pembentukan lembaga baru dalam mengatasi kejahatan siber (cyber). Menurut Jokowi, mengatasi kejahatan cyber cukup dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.
Demikian Presiden saat membuka rapat kabinet di Jakarta, Selasa 20 September 2016. "Untuk menangani masalah keamanan cyber, tidak perlu membentuk lembaga baru mulai dari nol," kata Jokowi dalam pengantarnya.
Saat ini, lanjut Presiden, sudah ada beberapa lembaga kementerian yang mempunyai unit cyber. Mantan Wali Kota Solo itu meminta agar lembaga yang sudah ada dimanfaatkan.
"Kita bisa manfaatkan, bisa kembangkan, bisa konsolidasikan dengan unit-unit di kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi keamanan cyber," ujar dia.
Walau begitu, Jokowi mengakui kalau Indonesia menjadi sasaran kejahatan cyber di dunia. Pada tahun 2013, kata Jokowi, Indonesia adalah negara terbesar kedua sebagai sasaran kejahatan cyber dunia.
"Tahun 2015, kejahatan cyber di Indonesia meningkat drastis sebesar 389 persen dengan mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce," jelasnya.
Maka dari itu, menurutnya, ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama dalam mengembangkan bisnis e-commerce yang mulai menggeliat.
"Munculnya ancaman kejahatan cyber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan lembaga pemerintah apalagi ke depan kita ingin memperkuat ekonomi digital," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
(ren)
