- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Proyek reklamasi di Teluk Jakarta akan dilanjutkan. Meski pemerintah belum mengumumkan secara resmi kapan akan dilanjutkan, penolakan terkait kelanjutan proyek reklamasi terus bergulir.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan kelanjutan proyek tersebut disertai syarat kesejahteraan para nelayan menjadi prioritas atau perhatian pemerintah.
"Ya, pasti. Itu (prioritas kesejahteraan nelayan) perintah Presiden, bahwa nelayan harus diurus. Jangan ngomong lebih merakyat dari Presiden. Presidennya itu lebih merakyat," kata Luhut di kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2016.
Luhut mengaku sudah “memerintahkan” Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menyiapkan segala keperluan untuk menyejahterakan masyarakat, dalam hal ini para nelayan – seperti penyediaan rumah susun (Rusun).
"Iya pasti lah, itu pasti (dapat Rusun). Gubernur kemarin saya ingatkan, dan itu perintah. Sekarang yang hidupnya tidak layak dapat rumah yang lebih bagus. Kok itu ribut, yang ribut itu orang-orang yang tidak mengerti masalah," ungkap Luhut.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menambahkan, selain rusun, para nelayan juga akan mendapatkan perahu. Tak hanya perahu, nelayan akan juga akan dibuatkan tempat pelelangan ikan yang baru.
"Dia (nelayan) akan dapat perahu, bahkan sudah ada yang dapat, sudah jalan. Dibuatkan juga tempat ambil ikan yang lebih bagus. Kalau tempat ambil ikan sekarang kan sudah tidak bisa lagi digunakan, sudah jorok," ujar Luhut.
Sebelumnya, Ahok memberi janji membangun rumah susun tematik, khusus untuk nelayan, di sejumlah titik di pesisir Jakarta. Itu merupakan salah satu bentuk kompensasi dari dilanjutkannya proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
"Sepanjang (pesisir) utara semua, nanti kita bikin tanggul. Akan dibuat rusun apartemen buat nelayan sebetulnya," ujar Ahok, Selasa, 13 September 2016 kemarin.
Menurut Ahok, rusun-rusun yang dibangun bisa menampung hingga 20 ribu nelayan. Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya telah memiliki konsep pembangunan rusun tematik seperti itu sejak tahun 2012.
Adapun biaya pembangunannya, disepakati menggunakan kompensasi kontribusi tambahan perusahaan pengembang yang memiliki izin reklamasi. "Kita akan bikin rusun tematik dengan melibatkan uang kompensasi reklamasi," ujar Ahok.
(ren)
