- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Keinginan Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Anton Setiadji untuk melarang ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di wilayahnya, tidak mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Gubernur menganggap pelarangan akan sulit diwujudkan.
Alasannya, selama ini HTI tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Soekarwo menganggap hal itu masih normatif. "Kalau mereka mengganggu, maka bisa dipersoalkan secara hukum," kata Soekarwo, di Surabaya, Sabtu, 10 September 2016.
Sedangkan terkait dengan institusi HTI yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasi, menurutnya, itu bukanlah kewenangannya. Soekarwo menilai hal itu merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri.
"Aturannya jelas dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Ormas. Jadi nanti melalui Bakesbangpol," ujar Soekarwo.
Sebelumnya, Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji menyatakan akan melarang HTI di Jawa Timur. Kapolda Jatim berpendapat, HTI sudah dianggap keluar dari ideologi Pancasila. (ase)
Kapolda Baru Jatim Ingin Hubungan dengan NU Terus Harmonis
Nico Afinta menjadi Kepala Polda Jatim menggantikan Fadil Imran yang dipindahkan untuk menjabat Kapolda Metro Jaya.
