- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan, pemilihan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan (BG) telah memenuhi empat unsur. Pertama, secara politik Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi jabatan politik yang diangkat Presiden dan pertimbangan parlemen.
"Presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang termasuk untuk melakukan perimbangan akomodasi politik, baik di parlemen maupun mitra koalisi politik pendukungnya," kata Muradi, Jakarta, Sabtu 3 September 2016.
Kedua, adalah unsur Kompetensi. Menurut Muradi, BG memiliki pengalaman di bidang intelijen keamanan. Diantaranya saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda.
"Selain itu, saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen," ujar Muradi.
Kemudian yang ketiga, unsur kepatuhan dan loyalitas pada presiden dan kebijakan yang akan dibuatnya. BG dinilai akan loyal dan patuh pada agenda dan kebijakan politik presiden.
"Seiring dengan bangunan kepercayaan presiden kepada BG. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan agar BG bisa menjadi mata telinga presiden," kata Muradi.
Keempat, berkaitan dengan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada konteks ini kemampuan BG pada tata kelola organisasi dan SDM selama menjadi Wakapolri dinilai menjadi unsur penguat bagi masa depan BIN.
"Ini juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga intelijen negara yang mengkordinatori unit intelijen di lembaga non kementerian dan kementerian," ucap Muradi.
