- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengkritik rencana kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, yang diyakini mampu menekan angka tindak pidana korupsi.
Ray menilai, keyakinan itu hanya impian, karena kenyataannya gaji dan tunjangan tinggi untuk anggota legislatif, tidak mempengaruhi maraknya kasus korupsi. "Jelas-jelas itu argumen yang dalam faktanya tidak pernah terwujud. Semakin meningkatnya tunjangan, korupsi tidak pernah turun," kata Ray di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 September 2016.
"Kalau tunjangan naik bisa bikin korupsi berkurang, buktinya pihak-pihak di dinas perpajakan masih ada saja yang kena (kasus korupsi). Jadi enggak ada kaitannya dalam fakta sebenarnya," lanjut Ray.
Dia menegaskan, logika ini akan selalu menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. "Misalnya ada pejabat yang ketangkap korupsi, kalau ditanya alasannya, dia pasti akan bilang masih kurang tunjangannya. Kan gimana logikanya kalau mereka (anggota DPRD) yang korupsi, solusinya adalah menaikkan gaji mereka. Itu logika yang menghina betul," kata Ray.
Mengenai alasan bahwa sudah 13 tahun gaji dan tunjangan anggota dewan tidak pernah mengalami kenaikan, Ray tetap menolak rencana itu. Sebab, dia mempertanyakan kinerja anggota dewan untuk rakyat selama 13 tahun tersebut.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada para anggota dewan di DPR dan DPRD, agar tidak menjadikan jabatan mereka sebagai ajang untuk memperkaya diri, dan melupakan amanat untuk mengabdi kepada masyarakat.
"Kalau mereka pikir setelah 13 tahun mesti ada perubahan, it's oke. Tapi apa yang rakyat dapat selama 13 tahun itu?" tanya Ray.
"Jadi, ke DPR itu bukan cari kesejahteraan. Yang benar itu apa? Kalau kita selesai jadi anggota dewan, bukan kita bawa apa, tapi gimana kebanggaan setelah berhasil mewakili rakyat," ucapnya.
Sebelumnya, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sudah rampung. Selesainya pembahasan draf revisi akan membuat anggota DPRD bisa menaikkan gaji mereka, setelah disahkan nanti.
Laporan : Mohammad Yudha Prasetya/ Jakarta
