- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Meski sudah diberhentikan pada 16 Agustus 2016 lalu, nama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, masih disebut-sebut bakal mengisi kembali kursi yang ditinggalkannya itu.
Mengingat saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih memprosesnya. Arcandra diberhentikan, karena terbukti memiliki dua kewarganegaraan. Sementara di Indonesia, hanya menganut paham kewarganegaraan tunggal.
Menyikapi siapa yang akan mengisi posisi Menteri ESDM definitif, yang sekarang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas, Presiden Joko Widodo mengaku belum ada keputusan.
"Belum," kata Jokowi singkat, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.
Sementara menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sebenarnya memungkinkan Arcandra kembali diberi kewarganegaraan Indonesia tanpa harus menunggu lima tahun menetap seperti aturan normal.
Dalam Pasal 20 UU Nomor 16 tahun 2006 itu dikatakan "Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda".
Baik Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, mengakui bisa menggunakan cara seperti yang disebutkan pada Pasal 20 tersebut.
Atas dasar itu, muncul informasi kalau pihak Istana kini sedang berusaha melobi Dewan Perwakilan Rakyat agar memuluskan usaha pemerintah memberikan status kewarganegaraan khusus ke Arcandra. Sebab Pasal 20 itu menyebutkan harus izin Dewan.
Disinggung soal itu, Jokowi enggan memberi penjelasan. "Tanya kan ke Mensesneg (Pratikno)," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengakui kalau banyak pihak yang mengusulkan nama untuk menjadi Menteri ESDM. Hanya keputusannya, tetap ada padanya. "Yang mengajukan banyak sekali, tapi yang dipilih nanti," kata Jokowi kepada wartawan seusai membuka Rakernas I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta.
