- (ANTARA/Reno Esnir)
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, Maluku. Permintaan itu disampaikan Ketua Umum DPP Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Umar Key kepada perwakilan bidang pengaduan masyarakat (Dumas) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Agustus 2016.
"Mengingat sudah banyaknya laporan masyarakat, kami meminta KPK untuk mengusut kasus korupsi di Pemkab Buru, Provinsi Maluku ," kata Ketua Umum DPP FPMM, Umar Key kepada Dumas KPK.
Menurut Umar, pengaduan ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum di daerahnya. Pasalnya, meski telah beberapa kali masyarakat melaporkan kasus korupsi ke penegak hukum di Maluku, tak juga ditindaklanjuti.
"Penanganannya terkesan sengaja dibuat berlarut-larut dan kami khawatir ini dijadikan deal politik jelang Pilkada Buru tahun 2017 ini," ujarnya.
Pihak Dumas KPK dalam kesempatan tersebut hanya menerima laporan DPP FPMM. Dumas KPK menyatakan akan menelaah isi laporan FPMM terlebih dahulu.
Setelah menyerahkan sejumlah berkas dokumen, massa FPMM yang sedari siang menggela?r aksi unjuk rasa, akhirnya membubarkan diri.?
KPK Klaim Skor Integritas Nasional 2021 Lebihi Target, Ini Rinciannya
KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021di 94 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, 508 Kabupaten/kota. Skornya 72,4 melebihi target RPJMN
