- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA.co.id – Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengaku masih banyak perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah itu yang menolak untuk membangun embung penampung air dan kanal di lahan konsesinya.
“Alasannya biayanya mahal," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Sigit Wibowo dalam panggilan konferensi langsung kepada Menteri Kehutanan, Kapolri dan Mendagri, Kamis, 25 Agustus 2016.
Sejauh ini, tercatat baru ada sembilan perusahaan yang mematuhi untuk pembuatan kanal dan embung di wilayah konsesi mereka. Enam, perusahaan ada di Kabupaten Musi Banyuasin dan tiga lainnya di Ogan Komering Ilir.
Baca Juga:
Total kanal yang telah dibuat berjumlah 695 unit dan embung penampung air sebanyak 341 lokasi. "(Yang lain) Tetap kita dorong untuk bangun kanal dan embung. Karena itu bisa digunakan untuk menampung air, sehingga ketika lahan terbakar tidak sulit mencari air,” kata Sigit yang enggan merinci berapa jumlah resmi perusahaan yang tidak membangun kanal dan embung tersebut.
Kanal dan embung, sudah menjadi instruksi Presiden Joko Widodo kepada perusahaan yang memegang hak pengelolaan lahan gambut.
Embung difungsikan untuk menjadi sarana perendaman atau pembasahan kembali lahan gambut, yang selama ini menjadi akar masalah penyebab kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan sejumlah wilayah di Indonesia.
"Saya menginstruksikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah agar mewajibkan perusahaan pemegang hak pengelolaan lahan gambut membangun embung," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27 September 2015.
