VIVA.co.id – Kementerian Dalam Negeri menargetkan, 22 juta jiwa penduduk Indonesia yang saat ini belum melakukan perekaman Kartu Tanda Pengenal (KTP) elektronik di seluruh Indonesia, segera menuntaskan hal tersebut. Dia menargetkan paling lambat pekerjaan itu selesai 30 September 2016 mendatang.
"Saat ini masih ada sekitar 22 juta jiwa penduduk yang belum melakukan perekaman atau setara 12 persen. Padahal, penduduk wajib KTP elektronik di Indonesia adalah 183 juta jiwa dan yang sudah melakukan perekaman baru 161 juta jiwa atau 88 persen," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Zudan Arif Fahkrullah, di Jakarta, Rabu 24 Agustus 2016.
Zudan menjelaskan, perekaman itu menjadi sangat penting karena pelayanan publik ke depan akan berbasis Nomor Induk Kependudukan dan KTP elektronik. Jika penduduk masih memiliki data ganda, maka yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik.
"Perekaman KTP elektonik merupakan prosedur baku yang harus diikuti oleh penduduk untuk mendapatkan ketunggalan data," ujar Zudan.
Zudan mengatakan, Kemendagri telah membuat terobosan dengan mempermudah prosedur perekaman dan pencetakan KTP elektronik, yang tak lagi perlu menggunakan surat pengantar RT/RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah itu semata-mata untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta gratis kepada masyarakat, agar data penduduk semakin berkualitas.
"Demi data base penduduk kita yang semakin baik," tegas Zudan.
Demo Tolak Pemekaran Ricuh, Sejumlah Mahasiswa Papua Ditangkap
Beberapa mahasiswa Papua dicokok lantaran demo ricuh di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat
