- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Komisi VII DPR RI segera memanggil pemerintah terkait izin PT Freeport Indonesia yang mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat Freeport ini sebelumnya telah berakhir pada 8 Agustus 2016.
Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menyebutkan bahwa pihaknya perlu mendapat penjelasan yang detail dari pemerintah mengenai perpanjangan izin tersebut.
"Komisi VII akan minta penjelasan dari menteri (ESDM) definitif apa alasan dan argumentasi diberikannya izin ekspor konsentrat oleh pemerintah kepada Freeport," kata Kurtubi saat diskusi bertema 'Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Agustus 2016.
Politikus dari Partai Nasional Demokrat itu menyebutkan dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba sudah sangat jelas, bahwa semua perusahaan tambang harus terlebih dahulu mengolah produknya sebelum diekspor. Karena itu, dia mempertanyakan alasan Kementerian ESDM melonggarkan peraturan ini untuk Freeport.
"UU Minerba kan sudah jelas, tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah atau setengah jadi. Tujuanya agar manfaat kekayaan tambang minerba ini maksimal untuk bangsa dan negara," tuturnya. (ase)
Laporan: Edwien Firdaus
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
