- www.cdi.anu.edu.au
VIVA.co.id - Guru Besar Hukum Internasional pada Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyarankan semua kebijakan yang dibuat Arcandra Tahar selama menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebaiknya diterbitkan ulang. Hal itu guna mencegah timbulnya persoalan di kemudian hari.
"Kebijakan yang dibuat Pak Arcandra Tahar, meski katanya sah, menurut saya, lebih baik diulangi oleh Pak Luhut (Pelaksana Tugas Menteri ESDM). Daripada di kemudian hari dipermasalahkan, cacat hukum, misalnya, atau lain sebagainya," kata Hikmahanto dalam diskusi publik di kantor PARA Syndicate, Jakarta, pada Jumat, 19 Agustus 2016.
Luhut Panjaitan selaku Pelaksana Tugas Menteri ESDM, kata Hikmahanto, memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan kebijakan menteri. Jangan digampangkan sebab itu persoalan hukum yang akan berdampak besar kelak.
"Jika benar Pak Arcandra sudah mengucapkan sumpah setia sebagai warga negara AS, maka seharusnya dia tidak memperpanjang paspor Indonesia. Saat menjadi Menteri dia adalah warga negara asing,” katanya.
“Kemungkinan besar,” dia menambahkan, “kebijakan yang dibuatnya selama 20 hari itu sebagai Menteri ESDM akan dipersoalkan orang, karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang sah secara formil.”
Edwin Firdaus/Jakarta
Sebelum Jadi WNI, Arcandra Tahar Manusia dari Antah Berantah
Arcandra resmi dikukuhkan jadi WNI 1 September 2016
