- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dinilai lambat dalam menangani masalah adanya peredaran vaksin palsu di Tanah Air.
Tudingan itu disampaikan Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta, lantaran dia sudah mengonfirmasi adanya vaksin palsu sejak pertengahan 2015. Tapi tak ada tindakan yang semestinya dari kedua lembaga tersebut.
"Saya dapat laporan masyarakat ada vaksin palsu BCG milik Kemenkes. Saya laporkan ke BPOM. Waktu itu diterima oleh Kepala BPOM. Namun tak direspons," kata Marius di Kantor YLBH Jakarta Pusat, Sabtu 13 Agustus 2016.
Marius mengatakan, jenis vaksin BCG milik Kemenkes ini terlihat berbeda dan sempat menunjukkan vaksin palsu itu di balai kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, Marius menuturkan, adanya kekosongan stok obat antibiotik injeksi dan cairan infus dasar di sejumlah rumah sakit.
"Saya sudah kasih tahu lagi obat antibiotik injeksi sudah dua tahun kosong. Infus dasar sejak Februari juga sudah kosong. Saya dapat dari teman-teman dokter di rumah sakit di daerah, enggak ada tindakan," katanya.
Ia menjelaskan, kekosongan stok antibiotik menimbulkan kekhawatiran adanya oknum yang memanfaatkan obat atau cairan infus palsu tersebut.
"Larutan infus dasar itu hanya bisa didrop ke rumah sakit besar. Apotek aja enggak dapat. Sudah enam bulan kosong, kalau ini tidak dipenuhi dengan segera, bukan tidak mungkin infus palsu akan keluar," ujar dia.
(ren)
