VIVA.co.id - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma, mengomentari sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengajukan uji materi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mewajibkan seorang kepala daerah untuk cuti saat maju dalam pilkada.
Risma mengaku akan lebih memilih cuti kalau dia dalam posisi seperti Ahok. “Kalau saya, misalnya aturannya disuruh cuti, ya, cuti,” kata Risma di Surabaya pada Kamis, 11 Agustus 2016.
Dia menilai apabila aturan itu tidak dilaksanakan akan menimbulkan pandangan negatif pada masyarakat. Sebab, siapa pun tidak bisa menghindari pandangan negatif masyarakat.
Risma kemudian mencontohkan saat dia maju dalam Pilkada Surabaya pada tahun 2015, yang harus pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas negara.
“Itu bedanya tipis, lho, menyalahgunakan fasilitas negara. Makanya, daripada orang pikiran macam-macam, akhirnya saya keluar,” ujarnya.
Tidak hanya itu, saat maju dalam Pilkada Surabaya, Risma juga meminta semua PNS atau pejabat yang pernah menjadi bawahannya untuk tidak membantunya. Hal itu dalam rangka membantu netralitas pilkada.
“Itu camat-camat semuanya saya larang, dan juga kepala bagian pemerintahan. Karena jabatan itu amanat. Tapi sekali lagi saya tidak bisa memaksakan hal itu kepada orang lain,” katanya.
PDIP Terbuka untuk Siapa Saja yang Mau Maju Pilkada Jakarta 2024
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan partainya sedang menjaring bakal calon untuk diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Dia menyebut PDIP.
