Sumber :
- VIVA.co.id/Al Amin
VIVA.co.id
- Implementasi wisata halal di tanah air sepertinya makin mendapat tempat. Selasa 2 Agustus 2016, ada langkah strategis baru, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoA) antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) tentang Penyusunan Kajian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Integrated Logistic Area di Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), untuk merealisasi Halal Port, Halal Hub, dan Halal Zone.
Hal ini dideklarasikan di tengah The 12th World Islamic Economic Forum di Jakarta Convention Center, Senayan. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama itu memberi angin segar bagi pengembangan wisata halal di Indonesia. Apalagi, baik PT Pelabuhan Indonesia dan PT JIEP sama-sama sepakat mengembangkan Jakarta Intenational Halal Hub (JIHH). Ini akan memberikan harapan akan zonasi baru destinasi halal di Ibu Kota Jakarta.
Ada banyak pejabat tinggi yang hadir menyaksikan. Dari mulai Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hingga Ketua Tim Percepatan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata, Riyanto Sofyan, semua ada di barisan yang sama. Semuanya antusias mengembangkan wisata halal di tanah air.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bahasa Jadi penghambat Pariwisata di Indonesia
Baca Juga :
Jumlah Turis ke Maumere Selalu Naik Sejak 2012
Hal ini dideklarasikan di tengah The 12th World Islamic Economic Forum di Jakarta Convention Center, Senayan. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama itu memberi angin segar bagi pengembangan wisata halal di Indonesia. Apalagi, baik PT Pelabuhan Indonesia dan PT JIEP sama-sama sepakat mengembangkan Jakarta Intenational Halal Hub (JIHH). Ini akan memberikan harapan akan zonasi baru destinasi halal di Ibu Kota Jakarta.
Ada banyak pejabat tinggi yang hadir menyaksikan. Dari mulai Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hingga Ketua Tim Percepatan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata, Riyanto Sofyan, semua ada di barisan yang sama. Semuanya antusias mengembangkan wisata halal di tanah air.
“Ini momentum bersejarah. Kalau sudah jadi, imbasnya bisa sangat dahsyat bagi perekonomian nasional,” kata Riyanto Sofyan, Ketua Tim Percepatan Pariwisata Halal yang dipercaya Menpar Arief Yahya, Selasa 2 Agustus 2016.
Rencananya, Arief Yahya yang akan presentasi sendiri konsep Halal Tourism yang sedang dikembangkan Indonesia, yakni Lombok, Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar). Ketiganya pas dengan positioning Halal Destinasion. “Setiap kota, setiap daerah boleh saja membuat kawasan halal, hotel halal, restoran halal, café halal, dan sebagainya. Karena secara bisnis, memang ada pasarnya dengan daya beli yang sangat kuat,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Dari paparan Riyanto, peluang menggaet devisa dari wisata halal masih sangat tinggi. Dan pasarnyapun ada. Data Sofyan Hospitality Analysis dari World Travel Tourism Council (WTTC), Singapura mampu mendulang USD16 miliar. Malaysia sebesar USD15 miliar. Bahkan Thailand mampu mendulang keuntungan dari bisnis wisata halal sebesar USD47,4 miliar.
Sangat kontras bila dibandingkan dengan Indonesia yang baru bisa mendatangkan devisa negara sebanyak USD11,9 miliar. “Saya senang gebrakan mengembangkan wisata halal makin terlihat nyata. Setelah ini, kita yang harus juara karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia,” kata Riyanto.
Penandatanganan tadi juga direspon Tony Hajar Andenoworih, Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Dari paparannya, kesepakatan ini akan membawa banyak perubahan positif. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyusunan Kajian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Integrated Logistic Area untuk International Halal Hub di Kawasan JIEP, akan makin matang disiapkan.
Selain itu, langkah kerjasama ini akan mendukung Halal Port yang diinisiasi anak perusahaan IPC, PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) menjadi efektif dan bernilai. Apalagi, PT MTI sudah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awal 2016 silam.
“Halal hub merupakan transit area untuk produk-produk dari negara-negara non-muslim dengan tujuan ke negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Keseluruhan dari Halal Hub ini nantinya adalah integrasi dari Halal Port, Halal Zone (Halal Warehouse dan Halal Moslem Fashion Hub), dan penerapan konsep Halal Logistics & Halal Supply Chain Management,” kata Tony.
Nantinya, Pelabuhan Tanjung Priok akan memainkan peran sebagai Halal Port. Sementara Kawasan Industri Pulo Gadung sebagai tempat Halal Zone dan Industri Kreatif. Halal port yang disiapkan PT MTI itu akan dilengkapi infrastruktur dengan fasilitas gudang seluas 6.840 m2, lapangan penumpukan seluas 24.000 m2, serta cold storage dengan kapasitas 3.344 ton.
Dalam pengoperasiannya, Halal Hub Port akan bekerjasama dengan LPPOM MUI yang akan menjamin bahwa seluruh produk baik yang masuk maupun keluar dari pelabuhan dipastikan ditangani sesuai dengan standar jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
"Setelah persiapan infrastruktur selesai, MTI siap memberikan pelayanan terbaik dalam pengoperasian Halal Port. Nanti akan ada jaminan kepada pasar produk halal baik di Indonesia maupun negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, bahwa produk yang mereka dapatkan sudah memenuhi standar halal dalam penanganannya," ujarnya.
Terpisah, Direktur Utama PT JIEP Rahmadi Nugroho mengatakan, halal warehouse adalah bagian dari halal zone. Gudangnya akan dilengkapi dengan peralatan yang hanya digunakan untuk menangani produk halal. Gudang ini nantinya diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki sertifikasi halal terhadap produknya, dan menjamin bahwa transportasi, penyimpanan dan penanganan produk memenuhi halal dan memenuhi persyaratan target pasar muslim. “Adapun Halal Moslem Fashion Hub diproyeksikan akan menampung pasar kreatif dunia fashion,” ujar Rahmadi.
Untuk halal zone, Rahmadi mengaku akan menyiapkan kawasan industri yang tidak terbatas hanya pada produk farmasi, kosmetik, fashion maupun makanan saja. Nantinya, kawasannya juga akan dikembangkan untuk produk maupun jasa layanan halal. “Industri kreatif, pariwisata, serta layanan keuangan dan asuransi, yang akan kami layani,'' ujar Rahmadi. (webtorial)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Ini momentum bersejarah. Kalau sudah jadi, imbasnya bisa sangat dahsyat bagi perekonomian nasional,” kata Riyanto Sofyan, Ketua Tim Percepatan Pariwisata Halal yang dipercaya Menpar Arief Yahya, Selasa 2 Agustus 2016.
