- Fajar GM
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo blak-blakan membuka daerah mana saja yang masih menimbun dana dan tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.
Untuk tingkat provinsi, DKI Jakarta mencatatkan angka yang tertinggi jumlah dana tidak terpakai, yakni Rp13,3 triliun. Ada 10 provinsi yang disebutkan oleh Jokowi. Selain provinsi, Jokowi juga blak-blakan membuka kabupaten dan kota yang mengendapkan dana.
Di tingkat kabupaten, ada Kabupaten Bogor yang tertinggi, sebesar Rp1,9 triliun. Selanjutnya ada Kabupaten Badung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bandung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp1,3 triliun dan Kabupaten Kediri Rp1,39 triliun.
"Mulai kita blak-blakan, biar semuanya juga mengerti. Tapi tidak hanya provinsi saja, kabupaten juga," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, dana yang diendapkan menghambat perputaran uang. "Pak Ahok duitnya memang gede. Tapi nyimpennya juga gede," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut total simpanan itu Rp13,9 triliun. Jokowi meminta dana itu segera digulirkan. "Sekarang saatnya kita blak-blakan," ujar Jokowi.
Dana mengendap juga dipaparkan di 10 kota. Kota Medan paling tinggi menyimpan dana sebesar Rp2,27 triliun. Lalu disusul Kota Surabaya yang kini di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini dengan dana mengendap Rp1,85 triliun.
Selanjutnya ada Kota Tangerang, Cimahi, Depok, Semarang, Magelang dan Tangerang Selatan dengan dana mengendap kisaran Rp1 triliun. Sementara, dua kota lainnya yakni Serang dan Mojokerto, hanya ratusan miliar. (ase)
