- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Nama Jenderal (Purn) Wiranto kini jadi sorotan sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Mantan ajudan Presiden Soeharto selama 1987-1991 ini pun dikaitkan dengan sejumlah catatan hitam semasa karir militernya di rezim Orde Baru.
Salah satunya dilontarkan keras oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang merinci sejumlah “dosa hitam” Wiranto pada masa lalu. Menurut LBH Jakarta, dosa-dosa itu seharusnya menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo sebelum menunjuk Menkopolhukam yang baru.
Dalam keterangan tertulisnya, LBH Jakarta pun mengingatkan kembali sejumlah pelanggaran yang dilakukan Wiranto selama menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
1. Dugaan pelanggaran HAM saat Wiranto menjadi Panglima ABRI pada tahun 1998. Di mana terjadi berbagai kerusuhan, seperti perusakan kantor PDI, kerusuhan Mei, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II, serta penculikan dan penghilangan sejumlah aktivis.
2. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes atas crimes againt humanity terhadap kasus Timor Timur yang menunjukan gagalnya Wiranto. Ia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai Panglima ABRI saat melakukan operasi militer di Timor Timur.
Bagi LBH Jakarta, pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam juga menunjukan pengingkaran oleh Presiden Joko Widodo atas janjinya untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM di Indonesia dengan memilih seorang Menteri yang justru diduga kuat melakukan pelanggaran HAM.
Selain itu, LBH Jakarta menilai terpilihnya Wirantomenjadi Menko Polhukam jelas membuka luka lama para keluarga korban dan para pencari keadilan. Seakan, Presiden Joko Widodo ingin membangkitkan Orde Baru pada Era Reformasi.
Presiden Jokowi pun dinilai LBH Jakarta telah melanggar janjinya sendiri untuk tidak melakukan bagi-bagi kursi kepada partai politik. Padahal Jokowi berjanji akan memilih menteri dari para profesional yang memiliki kredibilitas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia.
"Dari alasan-alasan di atas, LBH Jakarta meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Wiranto dari jabatannya sebagai Menko Polhukam," ujar anggota LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa.
"Dipilihnya Wiranto menjadi sinyal yang kuat untuk meredam upaya-upaya pengungkapan serta penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia," lanjut dia.
(ren)
Kepala PPATK Sambangi Kantor Wiranto
PPATK punya kaitan erat dengan BNPT, BNN, Polri dan Kejaksaan.
