- VIVA.co.id/Moh Nadlir
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto didapuk menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.
Imbasnya, penunjukan Wiranto tersebut banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti aktivis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, Wiranto dinilai terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa silam.
Terkait itu, Luhut yang saat kini ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman meminta publik tak ikut-ikut menghakimi Wiranto.
Menurutnya, masalah yang pernah ada tak perlu dirisaukan kembali. Sebab, upaya penyelesaiaan masalah tersebut telah dilakukan.
"Saya mengimbau jangan ikut-ikut soal pak Wiranto lah. Indonesia ini kan lagi baik. Indonesia suasana tenang. Kalau ada masalah ya biar saja, tak usah dianu (dihiraukan)," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juli 2016.
Luhut juga enggan menanggapi, larangan atau pencekalan Wiranto untuk bepergian ke sejumlah negara di luar negeri. "Saya tak mau berkomentar," tegas Luhut.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto menanggapi penolakan sejumlah pihak yang tidak menghendaki dirinya menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut.
Sebut Jokowi Sangat Dengarkan Suara Rakyat, Wiranto Beberkan Buktinya
Dari 4 presiden, menurut Wiranto, Jokowi yang paling dengarkan rakyat.
