- Foto: VIVA.co.id/Fajar Sodiq
VIVA.co.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memprotes penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu alasan, Kontras mempertanyakan komitmen Jokowi untuk tidak menunjuk ketua umum partai sebagai menterinya.
"Seharusnya ini jadi filter sederhana. Agar tidak menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri," kata Koordinator KontraS Haris Azhar dalam keterangannya, Rabu, 27 Juli 2016.
Tak cuma itu, dari catatan KontraS, nama Wiranto merupakan figur yang paling bertanggungjawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air. Seperti penyerangan 27 Juli Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I-II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998 dan Biak Berdarah.
"Nama Wiranto juga disebut dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan PBB. Wiranto dinilai gagal bertanggungjawab, (dalam) posisinya sebagai komandan tertinggi mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Haris.
Dengan sejumlah catatan tersebut, KontraS menilai penunjukan Wiranto jelas tak sesuai dengan asas profesionalitas yang digembor-gemborkan Jokowi dalam memilih para pembantunya di kabinet.
"Di mana letak profesionalitas, jika Jokowi sukarela memilih nama Wiranto sebagai pucuk menteri strategis Kabinet Kerja kali ini," ujar Haris.
Meski demikian, KontraS tetap berharap, Wiranto akan bisa memproses pihak-pihak pelanggar HAM untuk dihukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara ini, meskinya dirinya juga dinilai punya andil bagian dalam sejarah kelam tersebut.
"Negara harus dan tetap bertanggung jawab membawa dan berpihak kepada keadilan, memulihkan mereka yang dicabut haknya, terkena stigma," kata Haris. (ase)
Kepala PPATK Sambangi Kantor Wiranto
PPATK punya kaitan erat dengan BNPT, BNN, Polri dan Kejaksaan.
