- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengatakan perlunya reformasi di bidang hukum. Reformasi itu meliputi bidang legislasi nasional dan daerah, kelembagaan, aparat hukum, pendidikan, serta kebudayaan.
Karena itu, Jokowi menegaskan, reformasi hukum harus dilakukan secara total dan menyeluruh.
"Semua harus diperbaiki secara total. Sehingga, rakyat melihat dan merasakan hukum itu untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang punya duit saja," ujar Jokowi di Wisma Serba Guna, Senayan, Jakarta, Minggu malam, 24 Juli 2016.
Meski demikian, Jokowi menyadari reformasi hukum tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan, maka itu membutuhkan waktu.
"Saya ini jadi Presiden belum ada dua tahun loh, jangan semua dikejar semua selesai cepet-cepetan. Tapi bahwa yang kita lalui, harus sudah bener dulu. Yang sudah bener, kecepatan itu yang dorong," kata Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan negara bersama-bersama mengawal perubahan yang sedang berjalan.
"Kalau ada yang belum betul, disikat. Kalau ada di instansi, kementerian-kementerian yang perlu diperbaiki, di sebelah mana, bisikin saya. Kalau di daerah yang perlu bantuan, tolong informasikan kepada saya. Karena, mengawal adalah pekerjaan kita semua," ucap Jokowi. (asp)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
