VIVA.co.id – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Muradi menilai, sikap kekhawatiran keamanan negara bakal jebol dengan dosis penggunaan game virtual Pokemon Go adalah hal wajar. Terlebih, jika permainan tersebut masuk ke kawasan pemerintahan dan militer.
Menurutnya, permainan berbasis global positioning system (GPS) tersebut sangat rentan dan mudah disusupi intelijen negara lain. "Permainan Pokemon yang menggunakan sambungan internet ini mudah disusupi dan menjadi bagian aktivitas intelijen negara lain," ujar Muradi, di Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 23 Juli 2016.
Muradi mengaku sempat memainkan game Pokemon di kediamannya, pekan lalu. Dia pun menanyakan kepada ahli Information and Technology (TI) tentang apakah semua yang terlihat dalam permainan tersebut dapat diakses orang lain dengan menggunakan GPS.
"Ternyata bisa. Semua sudut di rumah saya terlihat jelas dalam permainan itu. Bayangkan jika yang dilihat itu objek vital negara. Makanya secara akses keamanan, itu memang membahayakan orang lain dalam konteks keamanan negara,” kata Muradi.
Muradi mencontohkan, Google Map yang mampu diakses semua orang melalui internet mampu melacak seseorang, sekalipun itu buronan kelas dunia Osama Bin Laden. "Apalagi dengan Pokemon Go yang dapat mengakses langsung ke objek yang dituju," ujarnya.
Untuk antisipasinya, menurutnya, pemerintah tidak bisa serta merta melarang permainan Pokemon di Indonesia. Hal yang perlu dilakukan yaitu membatasi ruang gerak permainan tersebut dan diawasi agar tak menarik lagi untuk dimainkan.
"Maksud pelarangan itu bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara, tetapi masalahnya kalau dilarang akan diketawain negara lain. Paling hanya bisa dibatasi saja," ujarnya.
VIDEO: Deretan Lokasi Sarang Pokemon di Jakarta
Mari berburu.
