Pejabatnya Rawan Korupsi, Enam Daerah Ini 'Dibina' KPK

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
Sumber :
  • VIVA/Nadlir

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan mengatakan, saat ini KPK memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi di Indonesia yang dinilai pejabatnya sering terjerat kasus korupsi.

KPK Ungkap Masih Ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Jokowi Belum Lapor LHKPN

Enam daerah itu antara lain, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua Barat, Papua serta Aceh. Keenam daerah itu diberikan pengarahan dan pelatihan dari KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

"Ada enam Provinsi yang menjadi perhatian khusus KPK, Banten, Riau dan Sumut. Lalu Papua, Papua Barat dan Aceh. Enam provinsi ini sering kali alami masalah," ujar Basaria di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juli 2016.

Ada Kabar Jaksa Peras Saksi hingga Rp3 Miliar, KPK Bilang Begini

Menurut Basaria, pada dasarnya KPK ingin mencermati 34 provinsi di Tanah Air yang ada. Hanya saja saat ini yang difokuskan adalah enam provinsi tersebut.

"KPK ingin dibenahi 34 provinsi, namun enam ini menjadi perhatian khusus. Dilakukan pelatihan pada enam daerah itu khususnya masalah e-planning, rekrutmen dan pengarahan terhadap inspektorat, termaksud BPKP," kata Basaria.

Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun Bui, Pengacara: Tak Rasional, Seperti Balas Dendam

Basaria menerangkan, tugas KPK dalam UU 30 Tahun 2012 adalah pencegahan termasuk monitoring kementerian lembaga. Karena itu tugas KPK cenderung represif tetapi langsung pada penindakan hukum.

Hanya saja, dirinya mengakui bahwa memang KPK cuma ada di pusat. Untuk itu dia meminta agar BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan bisa lebih berperan saling membantu dalam mengawasi daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana mengatakan, berbeda dengan KPK, tugas BPKP lebih kepada preventif yakni lebih kepada pengawasan akuntabilitas keuangan.

"BPKP menjalankan dua sistem yakni consulting dan insurence. BPKP sebagai aparat pemerintah mendorong aktifitas yang sifatnya meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah," ujar dia.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya