Menkes Heran IDI Sebut Ada Grand Design Kasus Vaksin

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek
Sumber :
  • VIVA.co,id/Tasya Paramitha

VIVA.co.id – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku tidak paham dengan pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebut ada 'grand design' untuk menyudutkan rumah sakit dan profesi dokter terkait kasus vaksin palsu.

Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri, Rumah Sakit di Indonesia Kini Dibuat Layaknya Hotel Bintang 5

Nila menilai, kasus vaksin palsu tidak akan menimbulkan persepsi di masyarakat yang menyudutkan profesi tenaga medis.

Masyarakat dapat berpikir bahwa tidak semua tenaga medis memiliki pikiran menipu mereka dengan mengedarkan vaksin palsu.

Pengen Mulai Perawatan Kulit? Perhatikan Ini Biar Gak Terjerumus Klinik Abal-abal

"Kalau ada dokter yang melakukan perbuatan ini (mengedarkan vaksin palsu), itu tindakan kriminal. Tapi ini oknum," ujar Nila, Selasa, 19 Juli 2016.

Nila yakin, pernyataan IDI tidak 100 persen mencerminkan sikap dokter di Indonesia. Nila berharap asosiasi profesi dokter itu selalu ada dalam posisi mendukung pemerintah.

6 Cara Efektif Mengurangi Mata Minus bagi Penderita dengan Tingkat Minus Rendah

Saat ini, pemerintah sedang melakukan langkah penanggulangan peredaran vaksin palsu dengan melakukan vaksinasi ulang. Dokter-dokter tentu harus berkenan berperan menjadi pihak yang memberi vaksin.

"Bukan masalah mau atau tidak mau, tapi (menjadi pemberi vaksin) memang tugasnya," ujar Nila.

Sebelumnya, Ketua Umum PB IDI, Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis, menyatakan merasa curiga ada ada grand design dalam kasus vaksin palsu. Tujuannya untuk menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit.

"Tentunya kita mengetahui ini ada satu grand design yang luar biasa yang cukup mengagetkan, dan menurut hemat saya menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit," ujar Ilham dalam jumpa pers 'Pernyataan Sikap PB IDI-PERSI-ARSSI', di Kantor PB IDI Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juli 2016.

Ia pun mempertanyakan, apa yang dilakukan satu design yang dimulai pada tahun 2013 lalu, yang dimulai dengan suatu intervensi di sistem pendidikan dan pelayanan dokter di Indonesia. Karena hal ini, ke depannya, pihak PB IDI tidak akan main-main mengenai masalah vaksin.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya