- IPDN
VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla memberikan kuliah umum kepada 2.800 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang lulus tahun ajaran 2016 tergabung dalam angkatan XXIII.
JK menekankan, kepada praja yang lulus agar memilih karier yang lebih luas, jangan hanya berpatokan kepada profesi ajudan kepala daerah.
"Tadi sempat berbincang ada wacana agar lulusan IPDN tak melulu jadi ajudan. Saya nilai ini bagus kalau jadi ajudan itu membentuk leadership (kepemimpinan) para praja IPDN usai lulus nanti," ujar JK dalam paparan kuliah umum, Senin 18 Juli 2016.
JK menambahkan, praja IPDN wajib mengamalkan dan mengabdikan ilmu pamong praja secara serius dengan menyesuaikan perkembangan jaman.
"Enggak jadi ajudan berarti Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) di kecamatan, karena di kecamatan ini harus diisi orang profesional sesuai aturan UU, kalau desa, kabupaten, dan gubernur serta presiden itu kan dipilih dengan demokratis. Sehingga tempat di kecamatan ini harus benar benar dipahami praja agar bisa melanjutkan karier ke jenjang berikutnya," kata JK.
Menurutnya, pengabdian sekecil apa pun kepada masyarakat agar ditunjukkan demi mewujudkan sejahtera lebih baik. "Sesuai dengan kekuatan revolusi mental, maka harus menjadi tekad para praja mengabdi kepada rakyat," katanya.
Sementara itu, Rektor IPDN Ermaya Suryadinata, menambahkan, dalam kurun 66 tahun sejak didirikan Presiden Soekarno, untuk mencetak pamong pemerintahan yang handal, IPDN senantiasa mengalami berbagai perubahan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan praja saat ini.
"Di era perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih serta demokrasi kerakyatan yang semakin dijunjung tinggi, IPDN mampu menjawab hal tersebut. Bahkan saat ini IPDN telah mencetak praja handal di bidang pemerintahan," katanya.
Masih kentalnya isu penerimaan praja IPDN dengan titip menitip. Pihaknya memastikan budaya itu sudah luntur. "Mungkin tiga tahun ini sudah tidak ada, karena kami bekerjasama dengan KPK. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan menjadi praja baru, itu bohong," ujarnya.
Pencetak praja selama 66 tahun yang berjumlah hampir 48.873 praja sejak didirikannya lembaga ini. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan jenjang karier terbuka lebar tidak hanya ajudan kepala daerah.
"Kampus ini menciptakan pemimpin yang handal dalam manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan. Untuk itu perubahan sistem pendidikan telah diubah sejak IPDN dikenal sebagai kampus yang penuh kekerasan. Pola pendekatan terhadap praja oleh para pengajar lebih diutamakan," ujarnya.
Dia menambahkan, pendidikan di IPDN bertujuan membentuk kader pamong praja, kemampuan mengelola manajemen pemerintahan dan bangsa. "Memproses persatuan dan kesatuan bangsa, bhineka tunggal ika tan hana dharma bersama TNI dan Polri menjaga keutuhan bangsan," kata Ermaya.
