- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pemerintah dilema atas opsi pembebasan para Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok bersenjata di Filipina, bagian dari kelompok Abu Sayyaf.
"3-4 kali penyanderaan, 10 WNI yang masih ditawan. Pemerintah punya kesulitan dan dilema pilihan (cara pembebasan)," ujar JK di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Senin, 18 Juli 2016.
Dilema tersebut yakni, apakah tetap menggunakan cara-cara pembebasan dengan diplomasi atau lewat operasi militer. "Kalau kita negosiasi, yakin (WNI) akan pulang. Kalau mau menyerang tak mudah. Undang-undang Filipina tak izinkan itu," kata JK.
Menurutnya, jika warga negara Filipina disandera di Indonesia juga akan diterapkan, pemerintah tak akan mengizinkan militer Filipina melakukan operasi di Tanah Air.
"Kalau itu di Indonesia, (pasukan militer) negara lain juga tak akan diizinkan lakukan operasional yang sama di Indonesia," kata JK.
Untuk itu, JK meminta pemerintah Filipina serius dalam membebaskan kesepuluh WNI yang masih disandera. "Makanya kami minta Filipina serius bebaskan WNI kita," tegas dia.
JK juga kembali mengancam akan menghentikan suplai batu bara ke Filipina. Jika negara jajahan Amerika Serikat tersebut tidak bisa menjamin keamanan WNI yang melakukan pengiriman batu bara
"Selama Filipina tak menjamin WNI kita, maka kita tak kirim akan batu bara ke Filipina," tegas JK.
Sebelumnya, JK juga mengatakan hal yang sama bahwa pemerintah Indonesia mengancam akan menghentikan pengiriman batu bara ke Filipina. Apabila negara tersebut tidak serius menangani upaya pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
Menurut JK, jika Indonesia menghentikan pengiriman batu bara, maka Filipina yang akan merugi. Sebab, diprediksi hampir setengah daya listrik di wilayah selatan Filipina akan mati, jika pasokan batu bara tak terpenuhi. (ase)
