- Raudhatul Zannah/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi ikut angkat bicara terkait kasus vaksin palsu yang digunakan sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Menurutnya, vaksin tersebut bisa beredar karena pengawasan terhadap rumah sakit masih kurang, seperti halnya tidak ada pengawasan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap obat di fasilitas kesehatan.
"Jadi harus ada pengawasan dari hulu ke hilir, dan tidak bisa terputus. Kalau bisa di satu tangan (lembaga), tapi kalau tidak bisa, ya dibagi tugas, tetapi harus dengan koordinasi yang kuat," kata Sujudi saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juli 2016.
Pengawasan yang dimaksud Sujudi adalah berjenjang oleh suatu lembaga, mulai dari produksi di pabrik hingga distribusi ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau gerai obat seperti apotek. Hal ini akan menjamin setiap obat yang beredar dan dikonsumsi masyarakat selalu terawasi oleh lembaga tersebut.
Dia mencontohkan pada kasus vaksin palsu yang beredar di Rumah Sakit Harapan Bunda, dimana seorang dokter di rumah sakit itu telah dinyatakan menjadi tersangka, bisa terjadi karena obat-obatan di sana tak mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Mantan terpidana kasus korupsi yang sudah selesai menjalankan hukuman ini pun berpendapat, untuk membongkar jaringan emalsu vaksin ini bisa dilakukan dengan menelusuri dari sektor hilir. "Menurut saya, dari kasus ini (vaksin palsu) rumah sakit dulu diawasi. Baru kalau sudah rumah sakit ketahuan, kemudian ke distributor vaksin palsunya," ungkap Sujudi.
Hoaks, WHO Temukan Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia
Beredar informasi di media massa yang menyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan vaksin COVID-19 palsu di Indonesia.
