- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Kementerian Hukum dan HAM mendapat tambahan anggaran sebanyak Rp2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016. Menkumham Yasonna Laoly berharap dengan penambahan anggaran, jajarannya dapat mengoptimalkan penyerapannya.
"Di semester kedua banyak yang harus kita tingkatkan dan perbaiki. Khususnya APBN perubahan yang baru diketok DPR," kata Yasonna, saat menggelar teleconference dengan seluruh Kepala Kanwil di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2016.
Pada kesempatan itu, Yasonna meminta para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara profesional dan berintegritas. Termasuk memperbaiki permasalahan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.
"Khususnya di LP yang dapat anggaran signifikan untuk perbaiki masalah over capacity," kata Yasonna.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Yasonna menyebut Kemenkumham akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham secara berkala.
"Saya minta jajaran Kepala Kanwil untuk bekerja secara profesional berintegritas dan menjauhkan dari prosedur yang tidak benar," tegas Yasonna. (ase)
DJKI: Indonesia Miliki Potensi Tinggi Transaksi Kopi dan Rempah-rempah
Plt. Dirjen KI) Razilu, terdapat 111 indikasi geografis yang telah terdaftar di DJKI. Dari angka tersebut, 71 di antaranya adalah produk kopi yang memiliki potensi.
