- Antara/ Ujang Zaelani
VIVA.co.id – Mantan Ketua Makhkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan politisi Yenny Wahid mengadakan pertemuan untuk membahas pemberian gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Abdurrahman Wahid, di Kantor MMD Initiative, Jalan Dempo, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juni 2016.
Usulan pemberian gelar pahlawan untuk Presiden keempat Indonesia, Gus Dur, sapaan akrab Abdurrahman Wahid, telah banyak dilakukan berbagai pihak.
Mahfud mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan usulan tersebut langsung melalui pemerintah.
"Kami adakan pertemuan untuk mendiskusikan dan menyampaikan pokok pikiran kepada pemerintah melalui Luhut dan Khofifah, tentang pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur," katanya.
Mahfud menceritakan, dia telah membicarakan hal tersebut kepada Gus Dur. Namun, Presiden RI keempat itu enggan diberikan gelar pahlawan karena merepotkan berbagai pihak.
"Saya sudah berdialog dengan Gus Dur secara imajiner (Khayalan-red), dia bilang untuk apa. Saya katakan ini bukan Gus Dur yang minta, tapi dia bilang sakarepmu, enggak usah repot-repot," ujar Mahfud.
Atas dasar itu Mahfud bersama putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid berinisiatif menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah.
Meskipun begitu, keduanya ingin memberikan gelar kepada Gus Dur dengan penilaian objektif semasa kepemimpinannya. Banyaknya persepsi masyarakat yang buruk mengenai turunnya Gus Dur pada masa itu, menjadikan fokus mereka untuk mengklarifikasi hal tersebut.
"Kami sampaikan kepada Menkopolhukam dan Mensos. Kita usahakan terus agar Gus Dur bisa dapat gelar pahlawan nasional dengan penilaian objektif, dengan penilaian ketika beliau jadi Presiden,” kata dia.
(ren)
