- Nur Faishal/Surabaya
VIVA.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meluncurkan program layanan ojek tilang bernama ‘Si Anti Ribet’. Tanpa harus datang ke kantor Kejaksaan untuk membayar denda tilang, pelanggar bisa mendapatkan kembali dokumen kendaraan yang disita melalui jasa ojek.
Layanan ojek tilang diterapkan Kejari Surabaya bekerja sama dengan Kejaksaan Mart, minimarket yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Negeri Kejari Surabaya.
"Sebelumnya sempat mau kerja sama dengan GoJek, tapi batal. GoJek tidak mau karena yang diantar dokumen penting," kata Kepala Kejari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, kepada VIVA.co.id, Rabu, 22 Juni 2016.
Secara teknis, lanjut dia, pelanggar bisa mendapatkan layanan ojek tilang dengan cara mengirim pesan singkat dengan mengetik nomor register tilang, nama pelanggar, tanggal sidang, dan alamat pelanggar. Lalu kirim ke nomor telepon seluler 085851996000. Pesan itu kemudian diteruskan ke Kejaksaan Mart.
Minimarket milik Kejaksaan itu, kata Didik, lalu menalangi denda si pelanggar ke loket tilang. Dokumen kendaraan yang ditebus lalu diberikan kepada pengojek ‘Si Anti Ribet’ untuk diantarkan ke pemesan jasa.
"Biayanya sebesar denda ditambah ongkos ojek Rp20 ribu, jauh atau dekat," ujar Didik.
Uang denda tilang dan ongkos kirim, kata Didik, diserahkan pelanggar melalui pengemudi ojek Si Anti Ribet. Pengojek lalu menyetorkan uang dari pelanggar itu ke Kejaksaan Mart.
"Sebelumnya saya survei kecil-kecilan, rata-rata pelanggar tidak keberatan dengan ongkos ojek Rp20 ribu," ujar Didik.
Lalu, ke mana uang ojek tilang itu disetor? Didik menjelaskan bahwa uang tersebut dibagi-bagi, yakni kepada pengojek, penjaga SMS delivery tilang, dan ke Kejaksaan Mart. "Berapa pembagiannya, masih kami hitung. Masih belum bisa kami jelaskan," katanya.
Didik menegaskan bahwa layanan ojek tilang Si Anti Ribet diluncurkan untuk memudahkan masyarakat yang tidak ingin ribet dan bercapek-capek antre mengambil tilang, terutama bagi pelanggar yang sibuk bekerja. Ojek tilang juga bisa menekan praktik percaloan.
Selain itu, lanjut Didik, ojek tilang juga menekan jumlah dokumen kendaraan yang disita agar tidak menumpuk. Ia menjelaskan, setiap tahun jumlah dokumen sitaan pelanggaran lalu lintas yang tidak diambil di Kejari Surabaya antara 100 sampai 200 dokumen.
"Karena BPK setiap tahun selalu menghitung sitaan tilang yang tidak diambil di Kejaksaan. BPK menghitung itu sebagai utang denda. Karena tilang yang di Kejaksaan sudah diputus di pengadilan, harus dieksekusi dendanya," kata Didik. (ase)
Direvisi, Pengguna GPS di Jalan Bukan Sasaran Tilang Polri
Yang jadi operasi adalah pengemudi yang nonton video dan tv.
