- VIVAnews/Tudji Martuji
VIVA.co.id - Partai Nasdem tak tertarik mencalonkan Tri Rismaharini alias Risma, Wali Kota Surabaya, sebagai gubernur DKI Jakarta dalam pilkada tahun 2017. Partai pimpinan Surya Paloh itu justru berminat mencalonkan Risma sebagai gubernur Jawa Timur dalam pilkada tahun 2018.
Partai Nasdem menyadari bahwa sebagian besar penduduk Jawa Timur adalah basis warga Nahdlatul Ulama (NU). Seorang calon gubernur memiliki elektabilitas tinggi manakala dia mempunyai kedekatan atau ikatan emosional dengan NU.
Risma diklaim sebagai tokoh populer dan Wali Kota Surabaya yang memiliki kedekatan, bahkan terlahir dari keluarga nahdliyin (sebutan untuk warga NU). Risma dianggap lebih memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Timur ketimbang di Jakarta.
“… Risma itu juga warga NU. Keluarga beliau merupakan keluarga NU, jadi bisa dikatakan Bu Risma itu merupakan kader NU,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Hasan Aminuddin, di Surabaya pada Senin, 20 Juni 2016.
Nasdem, kata Hasan, sebenarnya juga sedang menimbang-nimbang tokoh lain yang memiliki elektabilitas tinggi serupa Risma, yakni Khofifah Indar Parawansa, yang sekarang menjabat Menteri Sosial. Khofifah, yang juga Ketua Umu Muslimat NU, memiliki basis massa cukup besar di Jawa Timur.
Risma maupun Khofifah juga memiliki prestasi yang tidak bisa diremehkan di bidangnya masing-masing. Risma dinilai sukses memimpin Surabaya. Banyak penghargaan berskala nasional maupun internasional diraih Kota Surabaya selama kepemimpinan Risma. Khofifah adalah tokoh pekerja keras dan berkinerja baik sebagai Menteri Sosial.
Meski demikian, kata Hasan, pimpinan pusat Partai Nasdem tidak serta merta mengambil keputusan untuk menentukan Risma atau Khofifah untuk Pilkada Jawa Timur tahun 2018. “Kita juga akan melibatkan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), khususnya Jawa Timur. Sebab ini juga menyangkut nasib masyarakat Jatim, makanya aspirasi kader-kader Jatim juga harus diserap,” ujarnya.
Nasdem pun tak dapat sendirian mengusung calon, melainkan harus berkoalisi dengan partai lain. Soalnya Nasdem tak memenuhi syarat minimum memiliki 20 persen kursi DPRD Jawa Timur. Partai itu hanya memiliki lima kursi di Dewan.
“Makanya tidak mungkin kalau kita maju sendiri. Tapi dengan siapa kita akan koalisi, itu masih menunggu mekanisme rapat terlebih dahulu,” kata Hasan.
