- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Pihak Istana mengingatkan aparat keamanan, agar tidak terlalu overacting (berlebihan) menangkap-nangkapi masyarakat, hanya karena dugaan masalah komunis.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kekhawatiran aparat keamanan tidak lantas melakukan tindakan sewenang-wenang.
"Pada intinya bahwa Presiden sungguh sangat menghormati kebebasan pers dan kebebasan akademik. Karena, ini substansi dari negara demokrasi," kata Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Mei 2016.
Atas dasar kebebasan itu, jelas Pramono, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak overacting. Sebab, kebebasan akademik juga harus dihargai.
"Maka, tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu overacting berlebihan melakukan sweeping, ndak bisa ini negara demokrasi," terang Pramono.
Presiden mendapat masukan dari sebagian masyarakat, bahwa tindakan aparat dianggap kebablasan, terkait instruksi mewaspadai bahaya laten komunisme di Indonesia. Panglima TNI dan Kapolri diperintahkan segera menertibkan aparaturnya, agar tidak melakukan sweeping.
"Zaman demokrasi tidak adalah sweeping-sweeping seperti itu," tegas mantan Wakil Ketua DPR ini.
Memang dalam aturan, yakni TAP MPRS No.25 Tahun 1966 yang diperbarui TAP MPR No.1 Tahun 2003, serta UU No.27 tahun 1999 terkait Keamanan Negara, tegas melarang komunis atau PKI. Namun, caranya tidak berlebihan apalagi Indonesia negara demokrasi.
"Memang secara substasi hal-hal yang berkaitan dengan legalitas itu tentunya kita hormati. Tetapi, kemudian yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang di masyarakat tidak perlu terlalu over dosis," jelasnya. (asp)
