VIVA.co.id – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengunjungi Pesatren Bahrul Maghfiroh, Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur, Jum’at 13 Mei 2016. Kehadiran Ketua MPR ke pondok pesantren tersebut untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar.
Di hadapan ribuan santri dan santriwati yang mengikuti acara itu, Ketua MPR mengatakan dirinya berkunjung ke pesantren ini untuk melakukan sosialisasi empat pilar.
Zulkifli Hasan dalam sosialisasi mengatakan agar Pancasila dijadikan pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Dirinya ingin Pancasila tidak hanya dihafalkan namun juga dimengerti dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu setiap warga negara dalam sikap dan perbuatan harus berlandaskan pada Pancasila.
Dikatakan oleh Zulkifli Hasan inti dari Pancasila adalah kasih sayang keleluargaan gotong royong dan musyawarah mufakat. Inti-inti Pancasila itulah yang harus dijadikan landasan bagi seluruh warga Indonesia.
"Kalau kita mengimplementasikan Pancasila kita akan menjadi manusia yang beradab," ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, tujuan akhir dari Pancasila adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dituturkan oleh Zulkifli Hasan bangsa ini adalah bangsa yang beragam. Oleh karena itu tak perlu disama-samakan. Di Indonesia ada ratusan etnis bahasa dan budaya dan ribuan pulau. Namun semuanya satu dalam keragaman.
Keragaman menurutnya menjadi sumber kekuatan dan energisitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita tak boleh bicara SARA. "Semua warga memiliki hak yang sama," ujarnya.
Dikatakan Zulkifli Hasan, NKRI mengandung arti bahwa dari manapun kita diilahirkan, kita boleh tinggal di mana saja dan mempunyai hak yang sama. “Orang malang boleh tinggal di Sumatera,”ujarnya.
Bentuk NKRI ini sudah disepakati sejak 71 tahun yang lalu. “Jadi kalau masih yang suka berantem soal SARA itu tidak benar. Tidak boleh tawuran antarkampung karena beda tempat kelahiran," ujarnya.
UUD NRI Tahun 1945, diuraikan oleh Zulkifli Hasan mengatur sistem berbangsa dan bernegara. UUD kita mengatur bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengatur bahwa kekuasaan adalah milik rakyat. "Yang berdaulat adalah rakyat Indonesia," ujarnya. (webtorial)
