- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
VIVA.co.id – Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi), yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu yang peduli terhadap demokrasi di Indonesia, menilai ada upaya untuk menciptakan 'musuh-musuh' palsu di tengah masyarakat. Seperti memunculkan dan menyebarkan rasa takut terhadap komunisme dan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).
Upaya-upaya ini dilakukan dengan melawan hukum, yang merupakan wujud pengulangan sejarah kelam bangsa Indonesia di masa pemerintahan otoriter Orde Baru.
Dalam rilis yang diterima VIVA.co.id, Kamis, 12 Mei 2016, juru bicara Gema Demokrasi, Asep Komarudin menjelaskan cap ini distigmakan kepada aktivis, gerakan rakyat dan kelompok minoritas yang sebenarnya peduli terhadap demokrasi, dan tidak memiliki kaitan dengan penyebaran paham Komunisme/Marxisme/Leninisme.
"Bahkan kelompok yang dituduh ini adalah kelompok yang sehari-harinya menyuarakan antikapitalisme dan dengan tegas menolak kembalinya manifes Orde Baru dalam iklim pembangunan demokrasi hari ini," kata Asep.
Dia menilai, kemunculan isu tersebut sebagai indikasi menguatnya kembali Orde Baru dengan militerismenya. Hal ini terlihat dari upaya militer meminta dan juga dilibatkan lebih berperan dalam penyelesaian beragam masalah 'musuh rakyat' ini dalam permasalahan sehari-hari, seperti penggusuran dan pengamanan.
Selain itu, penangkapan dan intimidasi terhadap orang Papua yang selalu dicap sebagai separatis, hingga puncaknya pada penangkapan 2.109 orang Papua dalam satu hari, pada 2 Mei 2016.
"Penghadangan dan pembubaran paksa terhadap kegiatan orang Papua juga hampir selalu terjadi, yang mencoreng hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat orang Papua," katanya. (ase)
Kamboja Minta Indonesia Jadi Peninjau Pemilu Negaranya
Pemilu Nasional akan dilangsungkan pada tahun ini.
